Masa Orde Baru

Masa Orde BaruA.Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru

1.Proses lahirnya Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru lahir secara situasional setelah peristiwa Gerakan 30 September 1956/ PKI. Lahirnya Orde Baru ada beberapa versi antara lain:
a.Berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru di tandai oleh keluarnya Supersemar(Surat Perintah Sebelas Maret 1966).
b.Lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1966 bersamaan dengan tercetusnya Tritura. (Tri/Tiga Tuntutan Rakyat) ialah tuntutan dari para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.
c.Orde baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967 , sejak peristiwa penyerahan kekuasaan dari presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto selaku pengembang Supersemar.
2.Landasan kehidupan Orede Baru
Orde baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 . Untuk mewujudkan taatanan kehidupan , maka pemerintahan Orde Baru mempunyai landasan:
a.Landasan idiil Pancasi
b.Landasan konstitusional UUD 1945
3. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Baru
Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluarkan Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955.
Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut:
a.Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok regulasi.
b.Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif
c.Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia
d.UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing.
e.UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja( RAPBN).
Disamping langkah-langkah tersebut diatas, Presiden Suharto juga melakukan pendekatan dengan negara-negara maju untuk penundaan pembayarab utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan pembayaran utang luar negeri. Bahkan kelompok negara maju membentuk IGGI (Internasional Govermental Group on Indonesia ) untuk memberikan pinjaman dana kepada Indonesia.

2.Pemerintahan Masa Orde Baru

1. Pengertian
Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan pancasila secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret1966 yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.

2.Landasan kehidupan Politik Orde Baru
a.Landasan Idil : Pancasila
b.Landasan Konstitusional: uud 1945
c.Landasan Operasional: Tap MPR

3.Kebijakan pemerintahan Orde Baru
Setelah berhasil menciptakan politik dalam negeri , maka pemerintahan berusaha melakukan pembangunan nasional yang di relisasikan pada pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek.
Penbangunan yang dilakukan bertunpu pada Trilogi Pembangunan yakni:
a.Pembangunan yang dilakukan dan hasil-hassilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
c.Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

4.Ciri-ciri pokok pemerintahan Orde Baru
a.Bidang Politik
1)Lembaga kepresidenan terlalu dominana
2)Rendahnya kesetaraan diantara lembaga tinggi negara.
3)Rekruitmen politik yang tertutup
4)Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.
5)Kebijakan publik yang tidak transparan.
6)Sentralisasi kekuasaan.
7)Implementasi hak asasi yang masih rendah.
b.Bidang ekonomi
a.Kebijakan mengutamakan pertumbuhan ekonomi.
b.Pinjaman luar negeri.
c.Konglomerasi.Dwi fungsi ABRI
d.Politik Luar Negeri yang bebas aktif

Pengaruh menguatnya Peran Negara pada Masa Orde Baru
a.Bidang Politik
1)Pemerintahahn yang otoriter
2)Pemerintahan yang dominantif
3)Pemerintahan yang sentralisasi.
b.Bidang Ekonomi
1)Terjadi kesenjangan sosial
2)Konglomerasi.
3)Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4.Kebijakan Luar Negeri Pada Masa Orde Baru
a. Beberapa kebijakanyang ditempuh oleh Indonesia pada masa Orde Baru antara lain:
b.Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1950 , Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang ke-60
c.Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia
d.Indonesia menjadi Anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations).
e.Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional, diantaranya:
-Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEX)
-Consultative Group on Indonesia (CGI). CGI merupakan organisasi dari kelanjutan/pentempurnaan CGI
-Asia Pasific Economic Cooperation (APEX).
-International Monetery Fund (IMF)
-World Bank
-Organisasi Konferensi Islam.

B. Proses Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan Orde Baru mendapat kepercayaan baik dari dlam maupun dari luar negeri. Rakyan Indonesia yang dalam enam dasa warsa sangat menderita, sedikit demi sedikit dapat dientaskan. Namun sangat disayangkan kemajuan Indonesia hanya semu belaka. Hasil pembangunan telah mencitakan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya terjadi krisis multidimensional (berbagai bidang), seperti :
1.Krisis politik, karena terlalu lamanya Presiden Suharto berkuasa ( kurang lebih 32 tahun)

2.Krisis ekonomi, karena terlalu banyak utang Indonesia kepada luar negeri, dan banyak terjadi korupsi.

3.Krisis sosial , pertikaian sosial yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama dan etnis, misalnya di Situbondo(Jawa Timur), Tasikmalaya(Jawa Barat), Sanggau Ledo (Kalimantan Barat) yang meluas ke Singkawang dan Pontianak.